Berita

Seluruh jajaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu terus mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan berbagai pihak terkait. Dengan begitu produk BPIW bisa menjadi acuan bagi semua Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain dalam pengembangan infrastruktur agar lebih terpadu. “Saat ini, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,-rd) sudah mengadopsi perencanaan dan Masterplan-Development Plan (MPDP) yang dihasilkan BPIW untuk perencanaan K/L terkait. Hal ini menunjukan bahwa BPIW sudah mulai menunjukan branding-nya walau belum sepenuhnya optimal,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti  saat membuka acara “Personal Branding dalam Meningkatkan Sinergi dan Etos Kerja Organisasi”, akhir pekan lalu di Bogor. Acara tersebut diikuti jajaran pejabat struktural mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hingga Pejabat Pengawas di lingkungan BPIW. Lebih lanjut, Lana menerangkan, hal menarik dari acara tersebut mengenai komunikasi. “Saya pikir, hal ini salah satu yang harus ditingkatkan (komunikasi –red). Siapa stakeholdernya BPIW dan siapa yang menggunakan produk BPIW, itu yang perlu kita identifikasi karena akan terkait bentuk komunikasi yang akan kita sampaikan,” terang Lana. Lana berharap, kegiatan untuk peningkatan kemampuan berkomunikasi tersebut akan mendukung etos kerja yang lebih baik dan memperkuat organisasi. Sebab, hal yang dilakukan pada intern organisasi akan terefleksi keluar. “Meskipun kegiatan hanya satu hari, kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan untuk memperbaiki apa yang kita lakukan, kemudian meningkatkan etos kerja dan kinerja BPIW” ungkapnya. Di tempat yang sama, Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu mengatakan, BPIW perlu menyiapkan kemampuan jajarannya untuk berbagai kondisi tantangan. “Tuntutan kepada BPIW itu besar dan sangat tinggi sekali. Hal tersebut membuat BPIW membuka diri untuk mengekspresikan pemikiran tanpa ragu-ragu,” tegas Firman. Tuntutan yang besar, lanjut Firman, harus menjadikan sasaran besar yang dibangun masing-masing unit dan perlu terjalin kerja sama yang baik untuk mencapai sasaran tersebut. “Kita semua adalah orang-orang yang memiliki keahlian yang sangat spesifik. Saya kira kita bisa saling dorong untuk mendukung satu sama lain dan akhirnya menghasilkan satu ide-ide gagasan besar yang bukan hanya untuk Kementerian PUPR tapi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih luas” jelas Firman. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini, Erwin Parengkuan, Fasilitator dari Talk Inc ini menjelaskan, hal yang terpenting dalam mencapai cita-cita adalah keberanian. Orang yang percaya diri adalah orang yang mengetahui kekuatan dirinya, mengetahui yang perlu ditingkatkan dan punya sikap yang baik. “Disitulah seseorang mempunyai personal branding yang kuat” jelasnya. Erwin mengungkapkan ada tiga langkah untuk membentuk personal branding. “Pertama analisa siapa dirimu. Kedua, buatlah brand-mu, ekosistemmu dan jaringanmu. Adapun ketiga buatlah konten orisinil, terlibat, berbagi, dengarkan dan perhatikan,” ungkapnya.   Ia juga menjelaskan, terdapat tiga aspek penting dalam komunikasi yaitu words, voice dan visual. Hal yang sangat berperan adalah visual yang terbagi ke dalam body language dan total look. Bahasa tubuh yang meyakinkan membuat orang percaya dan tertarik. “Meskipun anda pintar atau memiliki kata-kata yang bagus, tanpa gesture dan artikulasi yang baik untuk penyampaian kata-kata, komunikasi anda tidak akan menarik bagi lawan bicara,” jelas Erwin. (bri/InfoBPIW)

Bupati Jembrana Bali I Putu Artha optimis integrated rest area atau anjungan cerdas yang dibangun Kementerian PUPR, dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerahnya dan memberikan dampak bagi perekonomian di sekitar kawasan tersebut. Ia pun berkomitmen bahwa pemerintah Kabupaten Jembrana siap mendukung rencana operasionalisasi anjungan yang bangunan utamanya telah selesai.  Demikian disampaikan Bupati Jembrana I Putu Artha saat menerima perwakilan dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR di Kantor Bupati, Senin (9/4). “Anjungan yang dibangun ini merupakan penghargaan yang luar biasa dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR bagi kemajuan daerah kami,” ucapnya bangga. Putu Artha juga meyakini dengan adanya  integrated rest area ini merupakan kesempatan untuk memasarkan berbagai komoditas daerah. Ia juga menekankan perlunya realisasi dari rencana pembangunan jalan tol Denpasar-Gilimanuk sehingga lebih memudahkan konektivitas Jembrana ke ibukota provinsi yang akhirnya dapat mengundang para wisatawan mancanegara datang ke Jembrana. Ia juga berharap kedepan Kementerian PUPR dapat membangun jembatan yang menghubungkan lokasi Pura dengan anjungan Rambut Siwi. “Jadi dengan adanya jembatan diharapkan dapat mempermudah akses masuk ke anjungan. Namun karena belum dibangun jembatan, kita berupaya melakukan rekayasa agar arus lalu lintas dapat mengarah ke anjungan,” tuturnya. Pada pertemuan tersebut Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, I Gde Wayan Samsi Gunarta menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 4 klaster bisnis yang akan dikembangkan di kawasan ini yaitu klaster wisata, kuliner, agro, serta kerajinan.  Dalam klaster wisata, konsep pengembangan ke depan diharapkan tidak hanya menambah jumlah wisatawan, tapi juga lama waktu tinggal. “Dengan lebih lama tinggal di Jembrana, para wisatawan dapat lebih banyak membelanjakan uangnya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah,” ungkapnya. Klaster kedua yakni kuliner dapat masuk ke anjungan tersebut. Klaser ketiga yakni adanya pemasaran produk agrobisnis seperti kopi dan coklat.  “Peluang pengembangan agrobisnis ini sangat besar dengan adanya anjungan ini, karena selama ini pendapatan per tahun dari kopi dan coklat masih rendah sekali. Jadi nantinya kita tinggal mengembangkan aglomerasinya saja,” ucapnya. Klaster keempat  menurutnya adalah kriya atau kerajinan tangan. “Pemerintah berperan pengembangkan 4 klaster ini. Dengan adanya anjungan ini, pertumbuhan ekonomi daerah diprediksi dapat meningkat sekitar 2,5 persen,” ucapnya.  Samsi berharap anjungan yang akan diresmikan penggunannya dalam waktu dekat ini, dapat mendorong pariwisata daerah setempat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun yang penting menurutnya pengelolaan anjungan harus dilakukan dengan manajemen yang solid, sehingga dapat berjalan dengan baik. “Jadi benar-benar dapat dioperasionalkan dengan basic manajemen pengelolaan anjungan yang baik,” tuturnya.  Dalam pertemuan tersebut, Samsi juga ditemani Kepala Bagian Hukum Kerja Sama Layanan Informasi (HKLI) Sekretariat BPIW P.Yudantoro, serta staf lainnya untuk membahas rencana kerja sama pengembangan anjungan cerdas Rambut Siwi. Turut hadir dalam pertemuan itu Sekda Jembrana I Made Sudiada, Asisten II Setda Jembrana, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Nengah Alit, serta para pejabat lainnya  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.  Ing/Hen/infobpiw    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki salah satu fungsi sebagai lembaga kajian dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk pimpinan, sehingga jajaran BPIW harus banyak diskusi dan banyak berpikir. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Firman H. Napitupulu saat membuka acara “Penguatan Etos Kerja dalam Mendukung Capaian Organisasi” di Jakarta, beberapa hari lalu. Firman menuturkan, jajaran BPIW juga harus cakap dalam melakukan komunikasi. “Jadi kita harus mampu menyampaikan sesuatu dengan terbuka terkait kemampuan serta kompetensi kita masing-masing. BPIW bergantung pada kemampuan setiap individu di dalamnya untuk menyampaikan sesuatu, walaupun tetap satu pengambil keputusan yaitu kepala badan,” terang Firman. Dalam acara yang dihadiri PNS di Lingkungan BPIW ini, Firman menjelaskan, latar belakang bagaimana berbicara dan bagaimana menyampaikan pikiran. “Itu akan menjadi suatu pengalaman dan proses yang akan memberikan pengajaran kepada kita,” jelasnya. BPIW, lanjutnya, saat ini dituntut cepat, kreatif dan inovatif dan langsung bisa berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu, pola komunikasi yang disampaikan dapat memperkuat etos kerja, mendukung capaian organisasi. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Becky Tumewu dari Talk Inc. Ia menjelaskan tingkat kenyamanan seseorang dalam berkomunikasi sangat bergantung dengan banyak hal. “Mood kita, siapa yang kita ajak berbicara dan hal-hal lainnya berpengaruh terhadap kenyamanan kita, kalau kita menemui audience yang kita pikir lebih dari kita biasanya hal itu akan menurunkan rasa percaya diri kita,” jelasnya. Becky mengungkapkan, rasa percaya diri dosisnya harus sesuai dan harus tepat. “Untuk mendapatkan rasa percaya diri yang tepat, kita harus mendapatkan self concept (konsep diri) yang dapat kita gambarkan kepada orang menjadi self esteem, self image dan social image” ungkapnya.  “Lalu dimana self confidence? Self confidence akan timbul bila kita memiliki konsep diri yang kuat, utuh tentang diri kita, yang dibentuk oleh banyak hal termasuk pengalaman dan peristiwa yang kita alami,” lanjut Becky. Becky menerangkan, harus ada persiapan agar rasa percaya diri keluar dengan benar dan bisa menyelesaikan tugas dengan tepat. “Percaya diri harus ada modal, kalau tidak ada modal namanya nekat. Di saat anda profesional dalam menjalankan tugas, hal itu akan berbuah baik bagi diri anda,” jelasnya. Becky menambahkan, berpikiran positif akan membangun rasa percaya diri yang sehat terutama jika bisa menghargai orang lain. “Kita bisa menghargai orang lain dengan mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang itu, menyampaikan pesan dengan sopan, tunjukkan positive body language dan tunjukan empati” jelasnya. Becky mengungkapkan terkadang mood seseorang tidak selalu baik setiap saat, namun ia memberikan tips agar dapat berkomunikasi dengan positif terus menerus yaitu membiasakan diri berkomunikasi dengan positif dan jadikan itu standar berkomunikasi. Selain itu, Becky menjelaskan cara seseorang berkomunikasi dipengaruhi dari 10% kata, 20% suara dan 70% visual. Visual terbagi lagi menjadi 60% body language dan 10% total look. “Body Language itu meliputi eye contact, senyuman yang tulus, gesture yang baik dan postur tubuh yang baik” jelasnya.   Pada kesempatan ini, becky juga menjelaskan bagaimana professional etiquette (etiket) dalam berbagai hal seperti saat memberikan salam, saat sedang rapat, saat menelepon, mengirim email dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat melakukan hal tersebut (bri/infoBPIW)

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) ditugaskan untuk menyusun integrated tourism masterplan program (ITMP) di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika atau Lombok (Nusa Tenggara Barat). Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang  pada tahun 2019 mendatang.  Pendanaan ketiga KSPN tersebut mendapat bantuan dari Bank Dunia atau World Bank. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Sucahyono untuk pembangunan fisik, total dana yang akan diberikan Bank Dunia untuk 3 KSPN itu sebesar 300 juta dolar Amerika dan non fisik atau untuk 3 ITMP kawasan pariwisata itu, sebesar 4 juta dolar Amerika. Sesuai dengan proses lelang internasional yang diikuti oleh berbagai negara, maka juga diberlakukan peraturan dari Bank Dunia yang membutuhkan proses cukup lama. Adapun kontrak terhadap para pemenang lelang di 3 lokasi destinasi pariwisata itu, akan dilakukan pada tangal 9 April 2018.  “Kontrak pemenang lelang selama 1 tahun. Namun dana untuk pembangunan fisik dari Bank Dunia sudah siap pada  bulan Agustus 2018. Artinya tanpa menunggu masterplan  itu  selesai, misalnya pada 4 bulan kedepan, diharapkan ada semacam draft mengenai kebutuhan akan infrastruktur yang akan dibangun dan kebutuhan terkait non infrastruktur,” ujarnya, Kamis (29/3). Dalam ITMP ini, menurut Hadi ada 3 hal yang disiapkan. Pertama, aksesibilitas jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Untuk itu diperlukan, misalnya pengembangan jaringan  jalan. Kedua, amenitas atau berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi, misalnya air bersih dan sanitasi. Kemudian dalam ITMP tersebut yang disiapkan adalah atraksi  atau sesuatu yang menjadi daya tarik, misalnya promosi budaya lokal, baik itu kerajinan maupun kesenian daerah. Dalam membuat masterplan di tiga lokasi itu,  menurut Hadi juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementeriaan dan lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian Pariwisata menyiapkan sumber daya manusia  yang bergerak di bidang kepariwistaan. Sedangkan BKPM mendukung fasilitasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam penyusunan ITMP tersebut terdapat Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri/Ketua Bappenas dengan anggota para menteri terkait. Sedangkan BPIW akan bertugas sebagai Central Project Management Unit dengan Central Project Implementation Unit dari berbagai unit organisasi (unor) terkait di Kementerian PUPR dan Kementerian Pariwisata serta BKPM. Dengan adanya ITMP ini menurut Hadi, menunjukkan adanya kebersamaan dan koordinasi dalam hal penanganan bidang kepariwisataan, tidak hanya bidang infrastruktur, tapi juga non infrastruktur.  “Jadi memang perlu kebersamaan dan koordinasi,” tegas Hadi. Selain itu menurutnya, ITMP ini perlu disusun oleh satu tim yang bertaraf internasional, karena destinasi wisata yang disiapkan harus bertaraf internasional. “Oleh karena itulah, lelang yang kita lakukan merupakan lelang internasional, di mana diikuti para peserta lelang dari mancanegara,” tutur Hadi.   Sumber daya manusia kepariwisataan menurut Hadi perlu juga disiapkan dengan baik. Untuk itu, koordinasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk dengan pemerintah daerah.  Hen/infobpiw

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan sosialisasi inpassing jabatan fungsional. Menurut Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat BPIW, Hasna Widiastuti sosialisasi dilakukan, karena tahun ini merupakan tahun  inpassing jabatan fungsional. Untuk itu, hingga Desember nanti, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberi kesempatan untuk inpassing jabatan fungsional. Demikian disampaikan Hasna membuka acara sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional di Lingkungan BPIW di Jakarta (26/03). Menurut Hasna, kedepan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut dituntut untuk mempunyai jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. “Inpassing ini memberikan kemudahan dibanding untuk menjadi jabatan fungsional secara reguler. Jadi kesempatan ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Apalagi saat ini masih minim pejabat fungsional, inpassing di tahun ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah jafung sesuai kebutuhan organisasi,”  ujar Hasna. Dalam acara yang dihadiri para pegawai di lingkungan BPIW ini dibahas tata cara penyesuaian/inpassing untuk jabatan fungsional yang ada di lingkungan Kementerian PUPR dan tata cara penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional. Hadir sebagai narasumber, Kepala Bagian Pembinaan Pegawai, Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Eko Winarno. Saat itu, Eko mengungkapkan inpassing ini sebenarnya sudah bukan “barang baru” lagi. “Jadi di tahun 2017 kita sudah beberapa kali menyampaikan bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada PNS, yaitu untuk berkiprah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diinginkan, ” ungkapnya. EKO MENJELASKAN DASAR HUKUM ADANYA INPASSING INI ADALAH PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING. Peraturan ini menurut Eko memberikan kemudahan kepada seluruh PNS yang belum menjadi pejabat fungsional untuk bisa menjadi pejabat fungsional. “Inpassing ini hanya dinilai dari empat aspek yaitu pendidikan, golongan, masa kerja dan saat ini masih melakukan tugas bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. Jadi tidak perlu mengikuti diklat hanya perlu mengikuti uji kompetensi,” jelas Eko. Turut menjadi narasumber pada acara tersebut adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional, Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), R. ADJ. Canka Amprawati Suryadi Putri. Saat itu ia menjelaskan tata cara penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit  (DUPAK) dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional. “Di ASN hanya ada tiga jabatan yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional, jadi untuk pelaksana tidak bisa tidak harus menjadi Pejabat Fungsional,” ungkapnya. Pejabat fungsional menurutnya diharuskan menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebagai evidence atau yang bisa menjadi bukti  bahwa jafung itu melaksanakan tugasnya.   Dalam kesempatan ini Canka juga memberikan beberapa tips untuk meraih sukses sebagai pejabat fungsional seperti cermat menentukan kegiatan, memaksimalkan potensi kegiatan yang dapat menghasilkan angka kredit, mendokumentasikan setiap kegiatan dan kreatif mencari peluang kegiatan. “Pejabat fungsional juga jangan menunda pengajuan angka kredit,” tukas Canka. (bri /infoBPIW)

Belasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR yang sedang melaksanakan program OJT II di BPIW, mengikuti Presidential Lecture melalui tayangan televisi nasional bersama-sama di ruang rapat lantai 2 BPIW, Selasa (27/3). Acara kuliah umum dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) bagi seluruh CPNS ini dilaksanakan di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala BPIW, Hasna Widiastuti mengatakan dengan mendengarkan arahan Presiden melalui televisi, diharapkan CPNS dapat menjalankan arahan tersebut untuk menjadi birokrat yang berintegritas, selalu melakukan inovasi, mengedepankan kepentingan masyarakat,  dan negara. Hasna juga meminta agar CPNS di lingkungan BPIW harus terus membuka wawasannya, sehingga birokrasi di Kementerian PUPR dapat menjadi bagian birokrasi Indonesia yang mendunia di tahun 2024. “CPNS BPIW sebagai bagian dari birokrat Kementerian PUPR, mudah-mudahan bisa ikut berperan dalam peningkatan kinerja birokrasi nasional,” tutur Hasna. Dengan berbagai program pembinaan yang diberikan dari Kementerian PUPR, ia berharap CPNS dapat lebih memotivasi diri untuk dapat meningkatkan kemampuannya sebagai birokrat. Hadir juga dalam acara tersebut, Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW,  Wahyu Hendrastomo. Ia berpesan agar para CPNS di BPIW dapat menjalankan arahan Presiden, salah satunya adalah selalu ingin tahu. Dengan selalu ingin tahu sesuai dengan perkembangan jaman, maka menurut Wahyu para CPNS dapat melakukan inovasi yang dapat membantu tugas-tugas yang diberikan. “CPNS harus siap dengan berbagai tantangan pekerjaan yang semakin berkembang. Jangan takut dengan tantangan,” tegas Wahyu. Kegiatan menonton arahan Presiden melalui tayangan televisi ini, diinstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur kepada seluruh CPNS, termasuk yang ada di BPIW Kementerian PUPR. Hen/infobpiw